Click here for Myspace Layouts
Powered by Blogger.

Tuesday, June 16, 2020

TINGGINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: Sebuah Potret Kegagalan Sistem Liberal Sekulerisme Menciptakan Dunia Yang Aman Bagi Perempuan

MATERI KULIAH ONLINE
UNIOL 4.0 DIPONOROGO
Rabu, 17 Juni 2020
(Di bawah Asuhan: Prof. Suteki)
================================

TINGGINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: Sebuah Potret Kegagalan Sistem Liberal Sekulerisme Menciptakan Dunia Yang Aman Bagi Perempuan

Oleh: Dewi Srimurtiningsih

I. PENGANTAR

Mencuat kisah dua remaja yang sama-sama mengalami tindak kekerasan seksual, yaitu salah satunya seorang remaja berusia 16 tahun diperkosa secara bergilir oleh 7 orang laki-laki di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Setelah kejadian itu, korban jatuh sakit hingga meninggal dunia [1]. Dan yang kedua adalah NF siswa SMP berusia 15 tahun yang sempat viral karena membunuh balita tetangganya ini sedang hamil. NF ternyata menjadi korban pemerkosaan hingga menyebabkan dirinya hamil [2].

Kisah tragis remaja 16 tahun berawal ketika korban bertemu dg salah satu pelaku berinisial F, yg adalah kekasihnya yg dia kenal lewat Facebook sepekan sebelumnya. Pada tanggal 18 April 2020 itulah mereka bertemu dan F bersama 6 temannya melancarkan aksi bejatnya dengannterlebih dulu memberi korban tiga butir pil eximer.

Semenjak kejadian itu, korban jatuh sakit dan mengalami perubahan fisik dan psikis. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa Darma Graha Serpong dari tanggal 26 Mei 2020 hingga 9 Juni 2020, dua hari kemudian korban meninggal. Akhirnya keluarga melaporkan kasus tersebut ke polsek pada 12 Juni 2020.

Sedangkan nasib tragis NF diketahui saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan. NF berada dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual. Pelakunya adalah dua orang terdekat yaitu sepupu ibu tiri dan cucu dari kakak ibu tiri serta kekasihnya.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan bahwa apa yang dituangkan oleh NF dalam gambar yang sempat viral tersebut adalah apa yang dilakukan oleh sang kekasih saat memperkosanya. Pacarnya punya kelainan seksual, diikat, dikasih lilin. Harry menjelaskan bahwa aksi pembunuhannya adalah pelampiasan NF.

Kisah tragis dua remaja perempuan akibat kekerasan seksual ini hanya sebagian kecil dari ribuan kasus yang tidak terekspos media. Faktanya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat ada 17.088 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2018. Jadi setiap hari setidaknya ada dugaan delapan perempuan yang diperkosa di Indonesia. Pasalnya pusaran arus sekulerisme liberalisme menjadi menjadi faktor utama yang mendulang maraknya nasib tragis perempuan. Masihkah dunia ini aman bagi perempuan?

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pengantar di atas penulis merumuskan tiga permasalahan, yaitu:

(1) Apakah betul sistem liberal sekulerisme menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan seksual anak perempuan sehingga mengoyak rasa aman bagi mereka?

(2) Bagaimana peran masyarakat dan negara dalam upaya menciptakan rasa aman bagi perempuan khususnya anak dari tindak kekerasan seksual di tengah pusaran sistem liberal sekularisme?

(3) Apakah Islam mempunyai strategi jitu dalam menciptakan dunia yang aman bagi perempuan sehingga dapat mengurangi tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan pada umumnya?

III. PEMBAHASAN

A. Liberal Sekulerisme Menyuburkan Kekerasan Seksual Anak Perempuan sehingga Mengoyak Rasa Aman

Tak dapat disangkal, dunia saat ini dikuasai oleh sistem Kapitalisme yang menjadikan sekuler yaitu pemisahan agama dari kehidupan sebagai akidah yang diembannya. Dan menjadikan liberal atau kebebasan bertingkah laku menjadi gaya hidupnya.

Alhasil, peradapan yang dihasilkannya rapuh, ibarat pohon telah rusak dari akarnya, pohonnya menjadi pesakitan dan buah yang dihasilkannya pun busuk. Atas nama kebebasan, manusia berbuat sesuai dengan hawa nafsunya menjadikan perbuatannya halal saja dilakukan olehnya. Mereka berlindung dibalik kata hak asasi manusia, merasa bebas berperilaku sesuka kehendaknya.

Pusaran arus liberal sekulerisme benar-benar telah menghancurkan generasi, tercipta darinya generasi yang hedonis serta individualis. Tidak lagi dikenali akan adanya batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tak khayal kebebasan pergaulan dikalangan remaja membuat mereka terjerumus dalam jurang kenistaan. Sex bebas menjadi jalan pintas remaja labil yang mendewakan hawa nafsunya. Hingga tak jarang berujung pada kekerasan seksual.

Liberal Sekulerisme yang mendewakan pergaulan bebas tidak sekedar menciptakan kekerasan seksual pada remaja perempuan, namun juga dikalangan remaja semakin merebak sex bebas, sex sejenis, narkoba, miras, tawuran, bullying dan masih banyak lagi kasus-kasus kenakalan remaja. Bahkan telah terjadi 'lost generation", produk generasi peradaban sekuler saat ini telah menunjukkan kebobrokannya.

Faktor-faktor inilah yang merupakan perintis jalan pelecehan, atau faktor-faktor yang berpotensi memupuk pola pikir atau perilaku berbahaya di dalam diri laki-laki yang membahayakan keselamatan perempuan. Faktor-faktor kunci ini adalah sebagai berikut:[3]

Pertama, adopsi kebebasan pribadi dan kebebasan seksual mendorong individu untuk bertindak berdasarkan pengejaran hasrat dan hawa nafsu individualistik mereka sendiri, alih-alih memupuk pola pikir berdasarkan akuntabilitas kepada Al-Khaliq dan ketaatan terhadap perintah dan hukum-Nya, yang termasuk rasa hormat, perlakuan yang baik, dan perlindungan atas perempuan.

Hal ini dapat menyebabkan banyak laki-laki menggunakan dan melecehkan perempuan sekehendak mereka. Konsep-konsep liberal yang memuja pengejaran kesenangan juga mempromosikan gaya hidup hedonis, termasuk konsumsi alkohol dan obat-obatan yang memabukkan pikiran dan merupakan faktor penyebab kuat kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, film, drama, dan video musik yang dipromosikan oleh budaya liberal telah menurunkan sensitivitas (membuat orang terbiasa) terhadap kekerasan terhadap perempuan melalui penggambaran yang berulang tentang pelecehan di dalam alur cerita, sehingga memperburuk masalah lebih lanjut.

Kedua, devaluasi status perempuan dengan membolehkan objektifikasi dan seksualisasi mereka di dalam iklan serta dalam industri kecantikan, mode, hiburan, bahkan pornografi dan prostitusi di bawah sistem kapitalis yang menghargai keuntungan dan produksi kekayaan di atas menjaga martabat perempuan, juga telah berkontribusi pada penganiayaan dan pelecehan perempuan, termasuk kejahatan seksual serta eksploitasi dan perdagangan seksual.

Ketiga, di bawah rezim dan sistem non-Islam sekuler dan lainnya, di mana pikiran manusia dipromosikan sebagai penengah bagi tindakan dan tradisi daripada perintah Tuhan, tradisi-tradisi budaya, dan adat istiadat non-Islam yang menindas dan misoginis, telah berkembang. Kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan tradisional busuk yang diwariskan ini, yang tidak ada kaitannya dengan Islam sama sekali, seringkali mendorong pandangan yang rendah terhadap perempuan.

Selain itu, tidak adanya aturan dan hukum yang meyakinkan dan memuaskan untuk mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan serta tidak adanya hukuman yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat perempuan, telah menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam eskalasi yang tidak dapat dikendalikan.

Liberal Sekulerisme membelenggu generasi dan menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan seksual. Sungguh perempuan dalam pusaran liberal sekulerisme saat ini bernasib tragis. Potensi perempuan sebagai pencetak peradaban telah diamputasi sejak dini, dihancurkan masa depannya.

B. Peran Masyarakat dan Negara Menciptakan Rasa Aman bagi Perempuan Khususnya Anak dari Tindak Kekerasan Seksual di Tengah Pusaran Sistem Liberal Sekularisme

Dalam kasus dua remaja perempuan yang penulis paparkan diatas, menunjukkan telah hilang peran keluarga dalam memberikan penjagaan. Keluarga yang seharusnya menjadi orang pertama melihat perkembangan anak yang beranjak remaja dan menjadi penjaga mereka, namun malah memberikan kebebasan bertingkah laku dan terkesan abai dalam penjagaan.

Bahkan banyak kasus terjadi, orangtua atau keluarga yang seharusnya menjadi yang pertama melindungi, malah yang menjadi pemeran utama dalam menghancurkan masa depan mereka.

Sikap masyarakat bahkan keluarga, dimana telah hilang perasaan was-was atau khawatir ketika mendapati anak mereka pacaran. Menganggapnya bukan lagi hal yang melanggar syariat, bahkan lumrah adalah penyumbang terbesar rusaknya generasi.

Akhirnya menjadi sebuah biasa ketika dalam pusaran arus sekulerisme liberalisme remaja-remaja saat ini lebih suka memperturutkan hawa nafsunya hanya demi kesenangan sesaat. Aturan-aturan syariat telah dilanggar, tidak lagi terlihat jelas batasan hitam dan putih. Gaya hidup sekuler liberal menjadikan nya kabur dan terlihat abu-abu.

Telah hilang rasa was-was dari hati para remaja perempuan untuk mendatangi laki-laki bukan mahram. Telah hilang rasa malu remaja perempuan ketika tergoda bujuk rayu laki-laki asing yang belum halal baginya. Dahsyatnya tidak ada lagi rasa takut pada diri remaja perempuan mengumpar gharizah nau' nya dengan jalan pacaran. Kehormatan perempuan telah dihancurkan dalam pusaran sekulerisme liberalisme.

Saat dunia telah mempertuankan hawa nafsunya, pada akhirnya perempuanlah yang menjadi korban terbesar. Ketika begitu banyak bahaya yang mengintai di luar, tidak jarang bahaya lebih besar datang dari anggota keluarga sendiri yang seharusnya menjadi pelindung utama baginya.

Hilanglah peran keluarga dan masyarakat dalam mendidik generasi, pada akhirnya mereka tanpa sadar lebih mendorong menjerumuskan pada kehancuran. Dimana pergaulan bebas sudah biasa, menabrak syariah Islam tidak lagi dihantui dosa, sehingga standar kualitas generasi yang tercetak adalah mereka generasi-generasi yang jauh dari agama, tidak lagi takut melanggar aturan Penciptanya.

Tak diragukan lagi semua ini ditunjang akan hilangnya peran negara dalam menjaga dan mewujudkan pendidikan generasi tangguh yang bersyaksiyah Islam. Situs-situs porno dibiarkan bertebaran dan mudah diakses oleh siapa saja tanpa batasan usia. Tontonan-tontonan layar kaca yang tidak mendidik mencontohkan gaya hidup bebas, hedonis. Negara tidak mampu memberikan rasa keadilan dan hukuman yang menjerakan pada setiap tindak kejahatan seksual, sehingga tak memberikan efek jera.

Liberal sekulerisme telah mencengkeram kuat menggerogoti peran negara, masyarakat dan keluarga dalam mendidik generasi. Liberal sekulerisme menjadi biang kehancuran generasi terutama perempuan. Menciptakan dunia yang tidak aman bagi perempuan. Tidak mampu alias impoten dalam memberikan rasa aman bagi perempuan. Di Indonesia, Komnas Perempuan mengkonfirmasi setiap hari setidaknya ada delapan perempuan yang diperkosa. 

Sedangkan, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia akan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidup mereka (WHO, 2013). Satu dari tiga perempuan di negara-negara Uni Eropa telah mengalami kekerasan fisik atau seksual hingga usia 15 tahun (survei Agensi Uni Eropa untuk Hak-Hak Mendasar tahun 2014 terhadap 28 negara anggota Uni Eropa). Di AS, satu dari lima perempuan pernah diperkosa sepanjang hidup mereka (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit).[3]

Sebuah kenyataan yang memilukan, saat ini dalam pusaran arus liberal sekulerisme, dunia benar-benar tidak mampu menjaga semua perempuan dari kekerasan seksual dan impoten memberi rasa aman bagi perempuan.

Oleh karenanya, selama negara-negara terus diperintah oleh sistem kapitalis, selama kebebasan dan gaya hidup liberal sekulerisme terus dipromosikan di dalam masyarakat, selama tidak ada aturan dan regulasi yang jelas untuk membentuk interaksi laki-laki dan perempuan demi mencegah pelanggaran terhadap kehormatan keduanya, serta selama hukuman atas serangan kepada perempuan tidak cukup keras, maka skala kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut dan kemungkinan besar akan semakin buruk.

C. Strategi Islam Menciptakan Dunia yang Aman bagi Perempuan hingga Mampu Mengurangi Tingginya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Islam membedakan anak-anak dengan baligh bukan berdasarkan pada batasan usia, melainkan bergantung pada kematangan fisik dan pemikiran seseorang. Kemudian Allah mewajibkan beberapa aturan kepada setiap laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh dan memberlakukan hukuman tertentu kepada siapapun yang melanggar ketentuan tersebut.

Islam memberikan tempat yang mulia dan istimewa bagi perempuan. Islam mejaga perempuan dari semenjak janin, menjadikan yang istimewa sebagai anak perempuan bagi orangtuanya, hingga memuliakannya sebagai ibu pencetak generasi peradaban.

Allah Swt menjamin hak hidup bagi anak-anak perempuan sejak dalam masa kandungan. Sebagaimana dalam firman-Nya: "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan, Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kalian, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
(QS. Al-Isra: 31)

Imam Thabary berkata: yang dimaksud adalah khawatir akan keterbatasan dan kemiskinan, dan firman Allah itu ditujukan untuk orang-orang Arab karena mereka membunuhi anak-anak perempuan mereka karena khawatir jatuh miskin jika menafkahi mereka”. 

Dalam Islam anak perempuan tidak dianggap sebagai beban ekonomi atau aib yang memalukan dan hina, namun ia merupakan "buah hati dan cahaya mata" sebagaimana yang dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. 

Adapun membunuh janin yang masih berada dalam kandungan ibunya ketika diketahui keluarganya tidak menginginkannya, seperti misalnya karena jenis kelaminnya perempuan padahal orang tuanya menghendaki laki-laki, juga haram hukumnya, dan terdapat sanksi uqubat di dalamnya Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dan lafazh ini menurut al-Bukhari, Abu Hurairah berkata:

"Dua orang wanita dari Hudzail berkelahi lalu salah satu melempar yang lain dengan batu dan membunuh janin yang ada di dalam perutnya, lalu mereka membawa perkara itu kepada Rasulullah Saw., dan beliau memutuskan bahwa diyat janin wanita itu adalah setengah diyat untuk bayi perempuan atau laki-laki..."

Islam memberi aturan yang mewajibkan pengurusan, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan sejak kelahiran hingga kematiannya. Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang memiliki tiga anak perempuan, lalu dia bersabar, memberi mereka makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, maka mereka akan menjadi tameng baginya dari api neraka pada hari kiamat."

Bahkan Islam memberikan tunjangan kepada perempuan dari baitul mal sejak kelahirannya, menjamin terpenuhi hak pengasuhannya, makanan dan pakaiannya, dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi negara, yakni penguasa, karena merekalah pemelihara urusan rakyat.

Dari Aisyah ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda di rumahku ini, "Wahai Allah Barangsiapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia dan barangsiapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu ia bersikap lemah lembut dengan mereka maka kasihanilah ia." (HR. Muslim)

Umar ra. pernah memerintahkan untuk menyapih anak-anak, ketika ia mendengar tangisan seorang anak karena ibunya ingin menyapihnya sebelum waktunya, Umar pun berkata, "O, kesengsaraan bagi Umar, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang telah dibunuh". Kemudian ia mengumumkan bahwa tidak perlu terburu-buru dalam menyapih anak-anak, dan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. 

Demikianlah dalam Islam dengan kebijakan ekonominya, perempuan hidup dalam kemuliaan dan terpenuhi kebutuhan seluruh dasarnya. Khalifah berkata, "Menjadi kewajibanku untuk menghindarkan kalian dari kehancuran, aku menjadi ayah dari anak-anak kalian selama kalian diutus ke medan peperangan hingga kalian kembali:
(sebagian dari khutbah Umar ra. ketika menjadi khalifah, Tabaqat Ibnu Sa’ad).

Rasulullah Saw. bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini", kemudian beliau Saw. mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya.
(HR. Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad)

Islam melarang memukul anak-anak sebelum berusia sepuluh tahun, sebagaimana sabda Rasul saw yang diriwayatkan Abu Dawud, "Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)!" dapat dipahami dari hadits bahwa pemukulan hanya untuk mereka yang telah mencapai usia 10 tahun atau lebih. Sebagaimana ia juga berkata, "Adapun sanksi berlaku untuk anak yang sudah berusia 10 tahun"

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka, dari Anas ra. ia berkata, "Aku membantu Nabi Saw. di Madinah selama sepuluh tahun. Aku hanyalah seorang anak kecil, tidak semua pelayanan yang aku berikan sesuai dengan hati sahabatku (Nabi Saw). Namun beliau tidak pernah mengatakan 'Hei..! ' Sama sekali kepadaku. Beliau juga tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu lakukan ini! atau Kenapa tidak kamu lakukan begini!"
(Muttafaq 'alayh)

Demikianlah syari'at Islam menjamin hak pengasuhan anak secara sempurna baik perempuan atau laki-laki, tanpa diskriminasi sedikitpun. Bahkan anak perempuan menjadi fokus perhatian dan penghormatan dari keluarga, masyarakat dan negaranya yakni khilafah rasyidah yang ia juga mendapatkan hak pendidikan sebagaimana anak laki-laki. Hal ini nampak dalam aturan Islam secara umum, khususnya kewajiban menuntut ilmu yang berlaku secara umum. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan." (QS. At-Tahrim: 6)

Inilah ayat yang mejadi landasan kewajiban mendidik dan membina keluarga juga amar makruf dan nahyi munkar. 

Budak perempuan saja dianjurkan oleh Rasulullah Saw. untuk mendidiknya, apalagi anak-anak perempuan yang merdeka? Rasulullah Saw. juga meluangkan khusus satu hari bagi perempuan untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam. 

Diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Tiga golongan yang mendapatkan pahala ganda... Siapa saja yang memiliki satu budak perempuan lalu dia mengajarkan ilmu dan adab dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dia merdekakan dan menikahinya maka dia mendapat dua pahala."

Bukhari ra meriwayatkan, dari Sa'id al-Khudri ra. ia berkata, "Para perempuan berkata kepada Rasulullah, "Kaum lelaki lebih banyak bergaul denganmu daripada kami, maka jadikanlah suatu hari untuk kami". Nabi menjanjikan mereka suatu hari untuk bertemu dengan mereka guna menasehati dan memerintah mereka."

Ibnu Hajar berkata, terdapat hadits serupa yang diriwayatkan Sahl bin Abi Shalih dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Tempat untuk belajar di rumah fulanah, kemudian Beliau mendatangi mereka dan mengajarkan mereka" (Fathul Bari 1/95)

Sebagaimana Islam memprioritaskan perlindungan anak-anak perempuan, melarang segala jenis serangan terhadap mereka, dan membuat aturan yang ketat terkait hal tersebut. Seperti hukum syari'ah yang membahas kemurnian, kesucian tubuh dan wajib menutupnya dan memuliakannya.

Islam juga melarang segala pelanggaran kehormatannya dalam bentuk apapun. Baik pada masa Rasulullah maupun masa kekhilafahan setelahnya tidak terdengar serangan terhadap anak-anak perempuan maupun perempuan dewasa. Setiap orang pada masa itu, orang baik dan orang jahatnya mengetahui kedudukan perempuan dan haram hukumnya melanggar kehormatannya. 

Bahkan negara khilafah memelihara dan menjaga mereka, hingga ada pepatah "kehormatan perempuan adalah kehormatan sultan", karena sultan merupakan pelindung kehormatan kaum muslim dan ahlu dzimmah secara keseluruhan. 

Masih banyak lagi hukum syari'ah yang berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemuliaan perempuan dan anak-anak yang tidak cukup disebutkan dalam konteks ini. Di atas semua itu, jaminan bagi perempuan untuk memiliki harta, menikah dengan siapa yang ia kehendaki tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan pria yang ia tidak inginkan, ia berhak untuk membatalkan akad jika terbukti ia dipaksa, bahkan ia berhak menuntut cerai jika ia terbukti dirugikan oleh suaminya.

Islam mempromosikan ketaqwaan di dalam setiap individu yang memelihara mentalitas akan akuntabilitas dan tanggung jawab. Islam menolak kebebasan liberal atau konsep berbahaya lainnya yang mendorong individu untuk bertindak berdasarkan hasrat dan hawa nafsu mereka, yang merupakan salah satu faktor penyebab utama kekerasan terhadap perempuan.

Syariah melarang tindakan apa saja yang merendahkan status perempuan yang juga merupakan faktor penyebab kekerasan. Jadi, Islam melarang seksualisasi dan objektifikasi atau keterlibatannya dalam pekerjaan apapun yang mengeksploitasi kecantikan dan tubuhnya.

Rafi bin Rifaa ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nabi SAW telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan perempuan kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau bersabda, "begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya seperti membuat roti, menenun, dan mengurai wol."
(HR. Abu Dawud)

Islam menuntut status prestisius dan kehormatan besar bagi perempuan. Banyak nash Islam yang mewajibkan laki-laki dan masyarakat untuk memandang dan Allah Swt berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."
(QS. An-Nisaa: 19)

Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya, perempuan adalah belahan laki-laki. Tidaklah kalian menghormati mereka, kecuali bahwa kalian akan mendapat penghormatan. Dan tidaklah kalian melecehkan mereka, kecuali bahwa kalian akan dilecehkan pula."
(HR. Abu Dawud)

Beliau juga bersabda, ‏"Hendaknya kalian berwasiat yang baik untuk para perempuan."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Islam dengan tegas melarang segala bentuk serangan atau kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah maupun di jalanan. Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan." (HR. Ibnu Majah)

Sistem sosial Islam menempatkan perlindungan terhadap martabat perempuan pada inti hukum-hukumnya, sekaligus memainkan peran sentral dalam membangun penghormatan terhadap perempuan sebagai prinsip utama masyarakat. Hukum-hukum sosial Islam ini, seperti pemisahan laki-laki dan perempuan (infishal) kecuali kebutuhan yang ditentukan oleh Syariah, ketentuan dalam pakaian khusus untuk perempuan yang menyembunyikan kecantikannya, larangan seorang laki-laki dan perempuan non-Mahram untuk berduaan (khalwat), dan kewajiban untuk menjaga kesucian, semuanya membantu mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan hubungan seksual hanya pada pernikahan.

Kondisi ini membangun hubungan yang murni antara laki-laki dan perempuan, serta memelihara suasana yang penuh penghormatan sangat besar terhadap perempuan yang menjamin kerjasama yang sehat antara laki-laki dan perempuan di dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga perempuan mampu untuk belajar, bekerja, bepergian, dan terlibat di dalam aktivitas sosial lainnya di bawah lingkungan yang aman. Ini juga meminimalisasi hubungan-hubungan di luar pernikahan yang dapat mengantarkan pada kekerasan.

Khilafah akan menempatkan perlindungan atas martabat dan keamanan perempuan sebagai pilar utama kebijakan negara. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga.

Khilafah akan memupuk ketaqwaaan serta status tinggi yang layak diterima perempuan di tengah masyarakat melalui sistem pendidikan dan kebijakan medianya. Khilafah akan menerapkan hukum-hukum sistem sosial Islam secara komprehensif di dalam negara, yang akan memberikan kerangka kerja praktis untuk melindungi martabat perempuan.

Khilafah akan melarang segala bentuk seksualisasi atau eksploitasi perempuan. Khilafah juga akan menggunakan sistem pendidikan dan sistem peradilannya untuk memberantas praktik-praktik tradisional yang menindas. Khilafah akan menerapkan hukuman keras Islam untuk segala bentuk serangan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dan kejahatan seksual. Hukum-hukum pidana ini termasuk hukuman mati untuk pembunuhan atau pemerkosaan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam makalah ini adalah

1. Dunia saat ini dikuasai oleh sistem Kapitalisme yang menjadikan sekuler yaitu pemisahan agama dari kehidupan sebagai akidah yang diembannya. Dan menjadikan liberal atau kebebasan bertingkah laku menjadi gaya hidupnya.

Liberal Sekulerisme membelenggu generasi dan menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan seksual. Sungguh perempuan dalam pusaran liberal sekulerisme saat ini bernasib tragis. Potensi perempuan sebagai pencetak peradaban telah diamputasi sejak dini, dihancurkan masa depannya.

2. Sebuah kenyataan yang memilukan, saat ini dalam pusaran arus liberal sekulerisme, dunia benar-benar tidak mampu menjaga semua perempuan dari kekerasan seksual dan impoten memberi rasa aman bagi perempuan.

Selama negara-negara terus diperintah oleh sistem kapitalis, selama kebebasan dan gaya hidup sekuler liberal terus dipromosikan di dalam masyarakat, selama tidak ada aturan dan regulasi yang jelas untuk membentuk interaksi laki-laki dan perempuan demi mencegah pelanggaran terhadap kehormatan keduanya, serta selama hukuman atas serangan kepada perempuan tidak cukup keras, maka skala kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut dan kemungkinan besar akan semakin buruk.

3. Islam memberikan tempat yang mulia dan istimewa bagi perempuan. Islam menjaga perempuan dari semenjak janin, menjadikan yang istimewa sebagai anak perempuan bagi orangtuanya, hingga memuliakannya sebagai ibu pencetak generasi peradaban.

Islam memprioritaskan perlindungan anak-anak perempuan, melarang segala jenis serangan terhadap mereka, dan membuat aturan yang ketat terkait hal tersebut.

Syariah melarang tindakan apa saja yang merendahkan status perempuan yang juga merupakan faktor penyebab kekerasan. Jadi, Islam melarang seksualisasi dan objektifikasi atau keterlibatannya dalam pekerjaan apapun yang mengeksploitasi kecantikan dan tubuhnya.

Khilafah akan menempatkan perlindungan atas martabat dan keamanan perempuan sebagai pilar utama kebijakan negara. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga.

#LamRad
#LiveOpperesedOrRiseUpAgainst

Referensi:

1. https://m.detik.com/news/berita/d-5052831/pilu-remaja-diperkosa-7-pria-masuk-rsj-hingga-meninggal-dunia?single=1

2. https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/05/15/6-fakta-pembunuhan-di-sawah-besar-nf-diperkosa-kekasih-yang-kelainan-seksual-ungkap-permintaan-ini?page=all

3. Buklet "Apakah Kedok Kesetaraan Gender telah Terbongkar?"

Read more...

Monday, June 15, 2020

INDUSTRI HUKUM: Cara Berhukum Yang Menyimpang dari Pencarian Keadilan dan Kebenaran

MATERI KULIAH ONLINE
UNIOL 4.0 DIPONOROGO
Selasa, 16 Juni 2020
(Di bawah asuhan: Pierre Suteki)
==============================
INDUSTRI HUKUM: Cara Berhukum Yang Menyimpang dari Pencarian Keadilan dan Kebenaran.

Oleh: Pierre Suteki dan Liza Burhan

A. Pengantar 

Beberapa hari terakhir ini, publik dihebohkan dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan, dituntut satu tahun penjara (Kompas.com, 11 Juni 2020). Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yamg disiarkan langsung melalui akun YouTube Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan pidana selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," kata JPU yang membacakan tuntutan Rahmat.

Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Tindak pidana itu sesuai dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Tak pelak putusan tindak pidana tersebut memunculkan reaksi dan banyak pertanyaan dari publik, dengan fakta hukum yang melingkupi kasus Novel Baswedan itu layakkah terdakwa hanya dituntut selama 1 (satu) tahun. Ditambah dengan latar belakang yang dianiaya bukan sembarang orang, melainkan penyidik KPK. Perencanaanya jelas, penganiayaannya pun juga jelas dengan disengaja. Mengapa tuntutan yang dituntut jaksa hanya 1 (satu) tahun. Publik pun masih meragukan vonis yang akan dijatuhkan hakim. Sama dengan tuntutan jaksa kah? Lebih rendahkan? Atau hakim akan memutus secara ultra petita?

Jika kita coba bandingan dengan kasus lain namun cara yang dilakukan pelaku dengan cara yang sama, seperti kasus yang menimpa Lamaji (39), Warga Randubango, Mojokerto Jawa Timur yang melakukan tindakan yang sama terhadap seorang warga biasa bernama Dina. Lamaji divonis 12 tahun penjara. Jika pemberitaan tersebut benar, bagaimana publik harus dipaksa untuk memahami atas dua perkara yang sama namun sungguh terpampang perbedaan atas tuntutan dan vonis yang diterapkan?

Inikah cara berhukum yang baik, menerapkan equality before the law? Sesuai dengan Pancasila? Menerapkan asas keadilan? Menerapkan asas kepastian hukum saja? Seperti yang disebut-sebut dijunjung tinggi oleh negara ini. Apakah anda bisa menjelaskan fenomena hukum ini? Dalam artikel ini kami akan mencoba mengaitkan kasus ini dengan analisis penerapan asas equality before the law dalam kerangka adanya praktik hukum yang mirip dengan adanya industri hukum.

II. Permasalahan

Berdasarkan fakta dalam penghantar di atas, maka penting jika kami hendak mengkaji dan menguraikan beberapa poin permasalahan di antaranya:

1. Mengapa praktik penegakan hukum di Indonesia dapat disebut sebagai model industri hukum?

2. Bagaimana implikasi adanya industri hukum terhadap upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat?

3. Bagaimana sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan sehingga terhindar dari praktik industri hukum?

III. Pembahasan

A. Indikasi Praktik Industri Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Demikian pula antar sesama warga negara, juga memiliki persamaan di depan hukum. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar. 

Sebagai seorang guru besar di bidang hukum, kami prihatin melihat buruknya penegakan hukum di negara hukum ini. Seringkali suatu kasus diframing dengan menggunakan media yang dapat mengaburkan esensinya. TRIAL BY THE PRESS terkesan lebih dipercaya dibandingkan dengan TRIAL BY THE RULE OF LAW sehingga yang muncul adalah TRIAL WITHOUT TRUTH sebagaimana dikatakan oleh William T Pizzi. Keadaan ini akhirnya akan berakhir dengan TRIAL WITHOUT JUSTICE. Kita tidak berharap hal ini yang akan terjadi untuk kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Dalam dunia hukum itu dipercayai dalil: BERANI MENUDUH atau MENDAKWA harus mampu MEMBUKTIKAN. Jangan menuduh dan mendakwa tanpa bukti yang bisa dipertanggung jawabkan dan belum diuji kebenaran tuduhan itu. Di mana tempat menguji dan mempertanggungjawabkan tuduhan? Tidak lain di PENGADILAN melalui DUE PROCESS OF LAW. Di negara hukum itu tidak dibenarkan menggunakan sarana VANDALISME: hantam dulu, urusan belakangan. KASIH SANKSI DULU, URUSAN BELAKANGAN. Itu disebut eigenrichting. Yang akan menjadikan pemerintah sebagai EXTRACTIVE INSTITUTION yaitu sebagai lambang NEGARA KEKUASAAN bukan NEGARA HUKUM. Dan hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (Rule of Law) masih berada di tahap paling tipis ( the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk LEGITIMASI KEKUASAAN sehingga kekuasaannya bersifat represif. 

Tuduhan atau dakwaan oleh Jaksa tentu tidak berdiri sendiri. Dakwaan itu pasti terkait dengan proses hukum sebelumnya, yakni proses penyelidikan, dan penyidikan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pada umumnya, proses inj terjadi di kepolisian. Pertanyaannya, mengapa kadang kita temukan adanya proses penegakan hukum yang "bopeng", tidak utuh dan patut diduga adanya ketidakberesan dalam penanganan suatu perkara?

Sebenarnya keadaan penegakan hukum yang bopeng itu dapat dimulai dari cara menjalankan perkerjaan polisi yang memiliki berbagai karakteristik, misalnya:

1. Polisi berada di garda terdepan dalam penegakan hukum. In optima forma. 
2. Polisi sebagai hukum yang hidup, di tangannya suatu peraturan hukum mengalami perwujudannya.
3. Polisi bekerja di antara law and order sehingga ia memiliki diskresi yang sangat luas.
4. Polisi bekerja disertai dengan dibolehkannya penggunaan kekerasan yang terukur, bukan abuse of power.
5. Pekerjaan polisi itu berpotensi menjadi pekerjaan yang bersifat tainted occupation (pekerjaan yang berlumuran noda).

Karakteristik pekerjaan polisi tersebut bila tidak dijalankan dengan benar dan menjadikan "good behavior" menjadi ukuran utama, maka langkah menyingkirkan keadilan dalam due process of law tahap awal sudah dimulai. Dan hal itu disinyalir akan merembet ke jenjang peradilan selanjutnya. Bahkan, sekalipun advokat itu seharusnya memperjuangkan pula keadilan klien, mereka bisa terjebak dalam perangkap pragmatis dunia kepengacaraan yakni: maju tak gentar membela yang bayar, bukan maju tak gentar membela yang benar untuk access to justice. Akhirnya sesuai kata Marc Galanter bahwa "a good advocate is like a good prostitution, if the price is right, she will warm client completely". 

Di sisi lain, dalam menyoroti polemik putusan tuntutan terhadap terdakwa penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan yang terkesan tidak normal ini, mengingatkan kita juga pada pernyataan dari Menkopolhukam, Mahfud MD pada tahun 2019 lalu yaitu tentang tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini sangat mungkin telah dan menjadi kenyataan. Berdasarkan keterangan Menkopolhukam dapat disinyalir Industri kejam di dunia penegakan hukum telah berdiri.

Menko Polhukam Mahfud Md juga dalam ILC tanggal 11 Pebruari 2020 menyebut industri hukum masih terjadi dalam praktik penegakan hukum. Dia menyebut masih ada praktik di mana orang yang benar dibuat bersalah, begitu juga sebaliknya. Ia mencontohkan dagang hukum bisa berupa mengalihkan perdata ke pidana, pidana ke perdata. Bahkan ada polisi yang membuat SURAT KALENG untuk dirinya sendiri supaya dapat menceraikan istrinya sendiri. 

Industri hukum yang dimaksud Mahfud MD yaitu penegakan hukum yang tidak berdasarkan asas keadilan. Sindiran ini dilontarkan Mahfud kepada penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

B. Implikasi adanya industri hukum terhadap upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat

Bilamana praktik-praktik industri hukum oleh oknum-oknum penegak hukum di negeri ini benar adanya dan terus dibiarkan, maka akan memunculkan adanya berbagai corporation atau perusahaan dan perbisnisan di dunia hukum, di antaranya:

1. POLICE CORPORATION
2. PROSECUTOR CORPORATION
3. COURT CORPORATION
4. PRISON CORPORATION dan
5. ADVOCATE CORPORATION

Bukankah begitu logika sederhananya?

Yang terakhir akan terjadi: INDONESIA CORPORATION. Bila demikian, maka sesungguhnya negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilang karakter diri sebagai negara benevolen. Yang tersisa boleh jadi tinggal hubungan bisnis antara PRODUSEN dan KONSUMEN. Produsennya Negara dan Swasta sedang konsumennya adalah rakyatnya sendiri. Akhirnya kepengurusan negara ini hanya sebatas PROFIT bukan BENEFIT. Itukah yang diinginkan, ketika Negara Hukum Kesejahteraan Sosial kita akan bermetamorfosis menjadi NEGARA INDUSTRI HUKUM?

Polisi khususnya sebagai garda terdepan penegakan hukum pun tidak boleh menjadi agen industri hukum ini karena ketika polisi telah menjadi agen industri penegakan hukum maka sejak di garda ini pun penegakan hukum sudah dipenuhi pertimbangan untung rugi, bukan pertimbangan kebenaran dan keadilan. Jika bukan lagi dua hal itu yang menjadi pertimbangan polisi dalam melaksanakan pekerjaannya bahkan jika polisi sudah mau menjadi alat pemerintahan negara untuk mewujudkan "kejahatan-kejahatan politiknya", maka di saat itulah negara ini telah menjadi POLICE STATE. Kita tentu tidak menghendaki keadaan yang demikian terjadi di negeri ini.

Sungguh dugaan-dugaan adanya praktik industri hukum di negeri ini sulit untuk ditepiskan. Ada dugaan adanya agenda penanganan kasus terorisme yang jika ditinjau secara mendalam mengindikasinya adanya praktik industri hukum tersebut, misalnya jika terjadi extra judicial killings (pembunuhan di luar proses pengadilan). Ada pihak yang menengarai memiliki bahwa proyek pemberantasan terorisme itu merupakan proyek internasional yang kucuran anggaran dananya tidak sedikit di setiap tahunnya. Mulai dari proses pembuatan undang-undang hingga pelaksanaannya program itu banyak ditemui kejanggalan yang patut diduga mengindikasikan adanya praktik industri hukum di dalamnya. 

Tiada angin tiada hujan tiba-tiba kerap kita mendapatkan suatu berita tentang kasus terorisme yang menjadikan umat Islam sebagai pelaku yang paling sering dituduhkan. Baru terduga tapi sudah ditembak mati alias dikenai hukuman berat. Dan berunjung kepada fitnah baru terhadap Islam dan melahirkan perundang-undangan baru yang akan disahkan. Di sanalah kemudian terlihat berbagai kejanggalan demi kejanggalan yang tidak dapat menghalangi perhatian masyarakat yang memunculkan suatu penilaian akan adanya praktik industri hukum di dalam lingkungan para penegak hukum.

Padahal mayoritas para penegak hukum di negeri ini sendiri adalah beraga Islam, namun terkesan kurang nampak adanya simpati dari mereka bahkan kekhawatiran terhadap agama dan saudaranya yang terdzalimi sebagai korban akibat penegakan hukum yang cenderung menyimpang serta tidak adilpun terkesan tidak ada.

Pembunuhan di luar hukum sering kali menimpa tokoh-tokoh politik, serikat buruh, keagamaan atau sosial yang dianggap sebagai musuh negara, juga termasuk terduga teroris. Pemerintah dianggap telah melakukan pembunuhan di luar hukum apabila tindakan tersebut dilancarkan oleh aparatus negara, seperti tentara atau polisi tanpa proses peradilan yang didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan. 

Kemudian, pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah ada hubungan antara extrajudicial killings dengan proyek penegakan hukum di suatu negara yang tidak mengutamakan dasar keadilan dan kebenaran tetapi lebih didasarkan pada kepentingan tertentu yang lebih menguntungkan baik dari sisi ekonomi maupun politik. Penegakan hukum macam itu dapat disebut sebagai industri hukum.

Menyimak praktik hukum yang tengah terjadi, mungkin ada benarnya tentang INDUSTRI HUKUM yang sempat viral seperti yang disebutkan oleh Menkopolhukam. Saya kemudian berkhayal mungkinkah dalam industri hukum ini kita peroleh justice dalam proses trial-nya atau justru yang akan muncul adalah: trial without justice?

Mungkin para netizen masih ingat terbunuhnya TERDUGA teroris di Klaten Jawa Tengah. Tepat tanggal 11 maret 2020, sudah 4 tahun berlalu Siyono, warga Klaten terbunuh di tangan aparat Densus 88 karena diduga menjadi anggota kelompok teroris. Terdapat dugaan kuat bahwa Siyono terbunuh sebelum proses pembuktian di pengadilan. Siyono terbunuh di tangan anggota Densus 88 dengan dalih melakukan perlawanan.

Siyono adalah warga desa Brengkungan, Cawas, Klaten ditangkap Densus 88 dalam kondisi sehat atas dugaan terkait terorisme. Namun, tak lama kemudian dia dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa. Hasil autopsi yang dilakukan tim independen Komnas HAM dan Muhammadiyah menyebutkan, Siyono meninggal karena sejumlah patah tulang di bagian dada yang menyebabkan pendarahan di jantung.

Ditengarai ada 2 anggota Densus 88 yang terlibat langsung dalam terbunuhnya Siyono. Kedua anggota Densus 88 tersebut adalah AKP H dan AKBP MT. Adapun sanksi yang dituntut kepada dua anggota Densus 88 tersebut adalah kewajiban untuk menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan mereka kepada institusi Polri dan masyarakat. Sanksi lain yang juga diusulkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, ada pula opsi untuk memutasikan dua anggota tersebut ke satuan lain. 

Pada akhirnya, kedua anggota Densus 88 yang terbukti bersalah akhirnya diberikan sanksi internal dari kepolisian berupa mutasi dan dibebastugaskan dari kesatuan Densus 88. Dalam hal ini, Komnas HAM menilai bahwa hukuman tersebut belum setimpal melihat dampaknya yang menghilangkan nyawa seorang warga negara Indonesia. “Jadi selama ini yang sudah dilakukan negara kan, baru melakukan sanksi dan pertanggungjawaban dari anggota Densus secara internal. Idealnya, pasca reformasi itu siapapun polisi yang melakukan kriminal juga dilakukan pengadilan pidana di pengadilan umum, seperti masyarakat lainnya,” ungkap Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution saat dihubungi Kiblat.net, Rabu (08/03/2017) di Depok. Ini kami kira memperkuat bukti bahwa telah terjadi praktik industri hukum. 

Industri hukum dapat terjadi di semua lini penegakan hukum ketika setiap lini tersebut berupaya memperjualbikan kebenaran dan keadilan. Sanksi pidana mungkin juga tidak mempan, maka kata kuncinya adalah AKHLAK! Akhlak yang mana? Ukurannya apa? Itu yang harus dirumuskan dengan standarisasi yang tepat sehingga hukum tidak lagi diperdagangkan. Hukum dagang harus, dagang hukum jangan. Hukum Industri harus dipelajari, industri hukum jangan.

C. Sistem Islam sebagai solusi untuk penegakan hukum yang mampu mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan sehingga terhindar dari praktik-praktik industri hukum

Compang-campingnya penegakan hukum dan sistem peradilan di negara ini tidaklah terlepas dari sumber hukum yang menjadi rujukan di dalam penerapannya yaitu sumber-sumber hukum yang berasal dari produk ciptaan akal manusia yang terbatas dan tidak dibangun berlandaskan akidah atau wahyu sang pencipta. Sehingga bukanlah menjadi sesuatu yang mengherankan ketika di dalam penerapannya kerap menimbulkan ketimpangan bahkan justru memunculkan polemik dan permasalahan baru lainnya. 

Alih-alih menjadikannya sebagai solusi, yang terjadi malah kembali menimbulkan berbagai masalah lainnya karena diatur oleh kehendak nafsu manusia. Itulah yang terjadi dalam penerapan hukum dalam negara demokrasi yang sarat dengan kepentingan dan cenderung untuk melindungi kelompok atau orang-orang tertentu saja. Sistem yang terbukti gagal atau utopis dalam memberikan rasa keadilan.

Berbeda dengan sistem Islam, penegakan hukum di dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) mengakui Allah SWT sebagai sang pencipta dan pengatur kehidupan serta satu-satunya yang berhak membuat hukum karena sebaik-baik pembuat hukum. Khalifah atau negaralah yang mempunyai otoritas penuh dalam menegakkan penerapan hukum yang dibangun berlandaskan akidah dan tuntunan wahyu sang pencipta. Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas sebagai sumber rujukannya, dan menjadikan Ijma' atau pendapat para ulama madzhab yang diakui sebagai referensi penting di dalam melaksanakannya.

Negara berdaulat penuh untuk melaksanakan seluruh hukum syariah, negara tidak boleh dalam kendali atau intervensi seseorang atau sebuah kelompok tertentu atau turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam dalam melaksanakan penegakan hukum. Dan maka dari itu pula para jaksa atau hakim(Qadli) di dalam sistem Islam, yang diberi amanah untuk mengadili suatu perkara haruslah dari orang-orang yang berderajat para ulama hanif yang memahami betul perkara dan hukum-huku agama. Sehingga tidak gegabah bahkan keliru dalam menjatuhkan suatu vonis.

Dengan penerapan hukum yang berlandaskan hukum Islam yang tegas seperti ini akan secara nyata dapat menjaga dan melindungi umat/masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan atau kemaksiatan serta memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat atau para penegak hukum dari praktik-praktik penyimpangan dalam penegakan hukum termasuk terlibat dalam praktik industri hukum. 

Di dalam Islam terdapat sistem sanksi atau Uqubat yang akan menjadi tanggung jawab seorang Khalifah sebagai pemimpin yang ditunjuk dan diberi amanah dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Bentuk sanksi-sanksi tersebut terbagi dari 4 macam: Hudud, Jinayat, Ta'zir dan Mukhalafat. Keempat macam sanksi tersebut masing-masing mempunyai kriteria dan fungsinya sendiri tergantung jenis pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan.

Pelaksanaan sistem Sanksi dalam Islam akan mampu menjadi solusi sekaligus penyelamat bagi kehidupan dunia dan akhirat yaitu pertama sebagai zawajir (pencegah kejahatan/maksiat) yaitu mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan/maksiat yang serupa. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ
“Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (TQS. Al-Baqarah: 179).

Ibnu Abbas menafsirkan surat Albaqarah ayat 179 bahwa “Dan dalam (hukum) qishash/hukuman mati bagi pembunuh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal (orang-orang yang menggunakan akalnya), supaya kalian bertakwa (supaya kalian takut melakukan pembunuhan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain).” (Ibn Abbas, Tanwir Miqbas I, hlm. 28)

Dan kedua sekaligus sebagai jawabir (penebus dosa) yang artinya karena pelaku kejahatan/maksiat sudah mendapatkan sanksi di dunia, maka Allah akan menghapus dosanya dan meniadakan baginya sanksi di akhirat (siksa neraka), bahkan mendapat pahala, sebagaimana sabda Rasulullah saat mengomentari seorang wanita yang dirajam hingga mati karena mengaku berzina :“Sungguh dia telah bertaubat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah, sungguh akan mencukupi mereka semuanya.” (HR. Muslim) (Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, Bogor, Pustaka Tariqul Izzah, 2002, hlm. 5)

Adapun terkait dengan kasus penyiraman air keras kepada seseorang hingga menimbulkan cacat permanen maka hal tersebut dikategorikan pada kasus kriminal kejahatan, dengan sanksi Jinayat.

Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, harta benda, pencideraan badan hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Maka hukuman yang akan dijatuhkan pada pelakunya yaitu berupa hukum Qishash.

Namun apabila korban dan keluarganya memaafkan maka hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi namun pelakunya wajib dikenakan Diyat. Diyat adalah bentuk pembayaran harta sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa atau pencideraan badan. Adapun untuk diyat hilangnya nyawa berupa 100 ekor Unta atau 1000 Dinar. Sedangkan untuk korban pencideraan badan disesuaikan dengan kerusakan fungsi organ atau jenis anggota badan yang ciderai.

Itulah bentuk atau potret keadilan dan kebenaran yang akan tercipta pabila suatu negeri bersedia menerapkan sistem Islam Khilafah Islamiyyah yang menerapkan hukum-hukum terbaik yang bersumber dari Yang Maha Mulia.

IV. Kesimpulan

Dari sejumlah uraian tersebut, kami tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini sangat mungkin telah dan menjadi kenyataan. Dan dapat disinyalir Industri kejam di dunia penegakan hukum telah berdiri. Adanya praktik di mana orang yang benar dibuat bersalah, begitu juga sebaliknya. Seperti dagang hukum bisa berupa mengalihkan perdata ke pidana, pidana ke perdata. Penegakan hukum yang tidak berdasarkan asas keadilan. Inilah yang disebut Industri hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

2. Sesungguhnya negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilangnya karakter diri sebagai negara benevolen. Yang tersisa boleh jadi tinggal hubungan bisnis antara PRODUSEN dan KONSUMEN. Produsennya Negara dan Swasta sedang konsumennya adalah rakyatnya sendiri. Akhirnya kepengurusan negara ini hanya sebatas PROFIT bukan BENEFIT. Polisi khususnya sebagai garda terdepan penegakan hukum pun tidak boleh menjadi agen industri hukum ini karena ketika polisi telah menjadi agen industri penegakan hukum maka sejak di garda ini pun penegakan hukum sudah dipenuhi pertimbangan untung rugi, bukan pertimbangan kebenaran dan keadilan. 

3. Berbeda dengan sistem Islam, Khalifah atau negaralah yang mempunyai otoritas penuh dalam menegakkan penerapan hukum yang dibangun berlandaskan akidah dan tuntunan wahyu sang pencipta. 

Negara berdaulat penuh untuk melaksanakan seluruh hukum syariah, negara tidak boleh dalam kendali atau intervensi sebuah kelompok tertentu atau turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam dalam melaksanakan penegakan hukum. Dan maka dari itu pula para jaksa atau hakim(Qadli) di dalam sistem Islam, yang diberi amanah untuk mengadili suatu perkara haruslah dari orang-orang yang berderajat para ulama hanif yang memahami betul perkara dan hukum-huku agama. Sehingga tidak gegabah bahkan keliru dalam menjatuhkan suatu vonis.

Dengan penerapan hukum yang berlandaskan hukum Islam yang tegas seperti ini akan secara nyata dapat menjaga dan melindungi umat/masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan atau kemaksiatan serta memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat atau para penegak hukum dari praktik-praktik penyimpangan dalam penegakan hukum termasuk terlibat dalam praktik industri hukum. 
Tabik..!

#LamRad 
#LiveOppressedOrRiseUpAgains

Read more...

Sunday, June 14, 2020

Menakar Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan Bahan Kimia dan Biologi

MATERI KULIAH UNIOL 4.0 DIPONOROGO

Senin, 23 Syawal 1441 H (15 Juni 2020)

Diasuh oleh Prof. Steven Suteki
=========================
*Menakar Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan Bahan Kimia dan Biologi*

Oleh: A. M. Pamboedi & Tri Widodo _bukan_ Joko

*I. Pengantar*

Bahan kimia dan biologi dipergunakan manusia tentu dengan tujuan untuk dimanfaatkan demi kebaikan manusia. Namun dalam kenyataannya ada saja manusia yang menyalahgunakannya sehingga justru menimbulkan kerugian dan bahaya bagi manusia. Penyalahgunaannya akhir-akhir ini semakin menguatirkan. Penyalahgunaan tersebut ada yang dipergunakan untuk melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain ataupun bahkan untuk menghilangkan nyawa.

Di dunia kriminalitas manusia, kita dibuat kaget dan mengelus dada melihat kasus-kasus kejahatan dengan menyalahgunakan bahan kimia dan biologi. Misalnya yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Novel Baswedan disiram cairan air keras di wajahnya dan tepat mengenai mata kirinya ketika berjalan pulang ke rumah selepas menunaikan sholat shubuh berjamaah di masjid dekat tempat tinggalnya oleh pelaku. Dari peristiwa itu, kini Novel Baswedan sudah kehilangan kenikmatan fungsi penglihatan mata kirinya.

Air keras atau air api, adalah sebuah bahan kimia yang berbentuk zat cair yang mudah menyala; dalam istilah dalam Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, air keras atau air api juga mengacu pada benda berupa larutan asam kuat yang cukup pekat. Beberapa contoh air keras antara lain: asam klorida, asam sulfat, asam fosfat, dan asam nitrat. (Wikipedia). 

Sementara, didapat dari informasi penyidik Polri, air keras yang dipergunakan dalam aksi kejahatan terhadap Novel Baswedan adalah asam sulfat (Rumus Kimia H2SO4). Asam sulfat dalam kehidupan sehari hari dipakai untuk cairan elektrolit aki, membersihkan kerak atau lumut di lantai kamar mandi, dan melarutkan/menghancurkan logam-logam berat kecuali emas. (Agustino Zulys; Departemen Kimia FMIPA Universitas Indonesia). Air keras, Asam sulfat dan beberapa yang lainnya tersebut, sangat mudah didapatkan di tengah-tengah masyarakat, yakni di toko-toko bahan kimia, bengkel kendaraan, ataupun di toko-toko bahan bangunan.

Asam sulfat sendiri sebenarnya merupakan cairan berbahaya, yakni bahaya korosif, namun dianggap tidak beracun. Risiko utama asam sulfat adalah kontak dengan kulit yang menyebabkan luka bakar dan penghirupan aerosol asap. Paparan dengan aerosol asam pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi mata, saluran pernapasan, dan membran mukosa yang parah. Iritasi akan mereda dengan cepat setelah paparan, walaupun terdapat risiko edema paru apabila kerusakan jaringan lebih parah. Pada konsentrasi rendah, simtom-simtom akibat paparan kronis aerosol asam sulfat yang paling umumnya dilaporkan adalah pengikisan gigi. 

Sifat-sifat asam sulfat yang korosif diperburuk oleh reaksi eksotermiknya dengan air. Luka bakar akibat asam sulfat berpotensi lebih buruk daripada luka bakar akibat asam kuat lainnya. Hal ini dikarenakan adanya tambahan kerusakan jaringan karena dehidrasi dan kerusakan termal sekunder akibat pelepasan panas oleh reaksi asam sulfat dengan air.

Bahaya akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam sulfat. Bahkan, asam sulfat encer (sekitar 1 M, 10%) dapat mendehidrasi kertas apabila tetesan asam sulfat tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, larutan asam sulfat yang sama atau lebih dari 1,5 M diberi label "CORROSIVE" (korosif), manakala larutan lebih besar dari 0,5 M dan lebih kecil dari 1,5 M diberi label "IRRITANT" (iritan). Asam sulfat berasap (oleum) tidak dianjurkan untuk digunakan dalam sekolah karena bahaya keselamatannya yang sangat tinggi. (Wikipedia).
Pun misalnya di tahun sebelum peristiwa kejahatan yang menimpa Novel Baswedan, 2016, kasus kematian wanita bernama Wayan Mirna Salihin setelah meneguk kopi vietnam yang dipesan sahabatnya, Jessica Kumala Wongso. Diperoleh informasi dari hasil otopsi laboratorium forensik, ternyata Mirna meninggal karena kopi vietnam yang dikonsumsinya telah diberi sianida (CN-) yang merupakan sebuah cairan kimia beracun. 

Di dunia perpitikan sendiri pernah ramai kasus penyalahgunaan formalin untuk mengawetkan daging ayam misalnya, pada tahun 2015. Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan BPOM Propinsi Banten melakukan sidak di 20 tempat pemotongan ayam, Kamis (10/9/2015). Tujuh tempat di antaranya kedapatan menggunakan formalin.

Polisi menyita ribuan potong ayam berformalin seberat 1,5 ton dan menetapkan tiga orang pemilik tempat pemotongan ayam sebagai tersangka. Mereka mengaku sekitar lima tahun belakangan menjual ayam-ayam berformalin itu di pasar-pasar lokal di Tangerang.

Dari sedikit penjelasan di atas, kita menjadi tahu akan bahayanya asam sulfat, asam sianida, dan formalin tersebut. Tetapi kita tidak bisa menolak bahwa, dalam penggunaan sebagaimana mestinya--tepat guna dalam bidang-bidang tertentu, bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Di sinilah dilema itu muncul, khususnya bagi perumusan peraturan atau kebijakan, yakni lembaga legislatif maupun pemerintah. Apakah untuk mendapatkan asam sulfat, asam sianida, formalin ataupun bahan-bahan kimia dan biologi yang umum dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tersebut perlu diperketat lagi atau dibiarkan saja secara mudah seperti sekarang ini, misalnya?

*II. Permasalahan*

Indonesia, setelah reformasi juga mengalami beberapa rentetan peristiwa teror menggunakan bahan peledak atau bom yang merenggut korban jiwa baik si pelaku/teroris, maupun masyarakat yang tidak berdosa. Dan terakhir adalah pandemik Covid-19 saat ini yang oleh beberapa tokoh atau pengamat politik baik nasional ataupun asing, disinyalir merupakan aksi bioterorisme. Semua peristiwa-peristiwa itu adalah bentuk dari penyalahgunaan-penyalahgunaan bahan-bahan kimia dan biologi.

Untuk itu, pada materi kulol ini, penulis hendak mengajukan beberapa permasalahan yang bisa didiskusikan bersama, antara lain:

1. Mengapa muncul kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia dan biologi untuk melakukan tindak kejahatan di Indonesia?

2. Bagaimana peraturan tentang penggunaan bahan kimia dan biologi yang sudah ada di Indonesia dalam rangka mencegah penyalahgunaannya? 

3. Bagaimana strategi Islam mencegah dan menangkal penyalahgunaan bahan kimia dan biologi?


*III. Pembahasan*

*A. Beberapa Faktor Pemicu Kasus Penyalahgunaan Bahan Kimia dan Biologi untuk Melakukan Tindak Kejahatan di Indonesia*

1. Bahan Kimia

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan bahan kimia dalam kehidupan manusia memberi kontribusi yang besar. Tanpa disadari, manusia secara tidak langsung bergantung penuh dengan kehadiran bahan kimia tersebut. 
Seluruh produk pembersih rumah, kosmetik, peralatan mandi, obat-obatan, cairan elektrikal/aki kendaraan dan bahkan makanan siap saji pun tidak luput dari jamahan bahan kimia.

Namun dipihak lain, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kehadiran bahan kimia banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Tidak jarang diantaranya digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi tindak kejahatan. Sebagai contohnya adalah dalam kasus-kasus yang telah penulis sebutkan di atas. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kejahatan itupun beragam, mulai faktor pribadi, ekonomi, dan sampai faktor politik.

a. Faktor pribadi
Dikutip dari laman https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/05/05383631/fakta-suami-siram-air-keras-ke-wajah-istri-di-pancoran
Peristiwa kejahatan atau kriminal oleh sang suami kepada istrinya karena sang suami menolak untuk bercerai.

b. Faktor ekonomi
Menjadi salah satu ancaman kesehatan pangan yang dihadapi oleh dunia: residu antibiotik pada produk hewani. Selain penyalahgunaan formalin untuk mengawetkan daging ayam, penggunaan antibiotik yang diberikan peternak kepada hewan sebagai pencegah penyakit atau disalahgunakan sebagai pendorong pertumbuhan juga dapat meninggalkan residu. 

Perilaku menyimpang peternak itu menyumbang permasalahan kesehatan baru bagi manusia. Perilaku itu tetap dilakukan disebabkan sikap menguntungkan diri sendiri tidak mau rugi tapi dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum.

c. Faktor politik
https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/01/05/07420051/ini.motif.terduga.pelaku.teror.bom.magelang

Dari laman di atas tersebut, tindakan penyalahgunaan bahan kimia berlatar belakang politik.
Seperti diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan masyarakat Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, terduga pelaku teror di Magelang, Haris Fauzi, menaruh bom lantaran merasa sakit hati kepada pimpinan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo. 

"Gus Yusup tak mendukungnya sewaktu mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari salah satu partai. Sehingga pelaku memutuskan mengundurkan diri dari partai itu dan pindah menjadi anggota partai lain," kata Brigjen Pol. Rikwanto.

Namun, setelah pindah partai, Haris merasa diganggu oleh Gus Yusup dengan menyebutnya anggota Partai Komunis Indonesia. Karena kesal, akhirnya Haris memasang bom di lokasi yang berdekatan dengan Ponpes API. Haris akhirnya ditangkap pada Rabu (4/1/2017).

Sedangkan mengapa menggunakan bahan-bahan kimia? Ya karena bahan-bahan tersebut mudah untuk didapatkan. Dan ini akan penulis lanjutkan lebih lanjut lagi pada pembahasan huruf B berikutnya. 

Seperti pada kasus Novel Baswedan yang telah penulis paparkan di atas. Pihak kepolisian tidak bisa serta-merta melarang penjualan air keras maupun bahan-bahan kimia lainnya karena komoditas ini banyak digunakan untuk keperluan di sejumlah sektor kehidupan masyarakat dan industri. Atau dalam kasus teror bom, seperti diberitakan koran kompas tanggal 18 Januari 2016, menyatakan bahwa pelaku Bom Bali I, Amrozi, mengaku membeli sendiri bahan-bahan kimia di Jalan Tidar 
Surabaya yang digunakannya untuk meracik bahan peledak. Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus riil yang telah disebutkan diatas, dapat dimaknai bahwa penggunaan kejahatan dengan bahan kimia adalah karena bahan-bahan kimia pada dasarnya dapat diperoleh secara mudah dimana pun. 

2. Bahan Biologi

Sedangkan kejahatan dengan tindakan menggunakan agen biologi atau disebut bioterorisme adalah dipandang sebagai langkah dan strategi yang “menguntungkan” bagi kalangan pelaku kejahatan/teroris, karena sasaran yang terkena hampir dipastikan akan menemui kematian, nuansa teror yang dikeluarkan atau ditimbulkan tidak kalah dengan teror dengan menggunakan bom serta serangan dengan bioterorisme tidak membahayakan bagi kalangan teroris itu sendiri. Bioterorisme, dengan dampak kerusakannya yang luas serta pembuatan dan penyebarannya yang mudah, merupakan ancaman bagi ketahanan nasional terutama dalam bidang perekonomian.

Bioterorisme dapat dilakukan dengan menggunakan bahan biologi sebagai senjata seperti bakteri, virus, toxin, jamur dan ricketsia. Dengan bahan-bahan biologi seperti itu, maka kemungkinan untuk diperoleh di tengah masyarakat atau pasar, sehingga bisa dibayangkan serangan teror dengan menggunakan bahan biologi akan mudah dilakukan. Salah satu alasan penting pemakaian mikroba oleh teroris adalah alasan finansial. Bioterorisme relatif efisien dibandingkan metode lain. Efisien dalam arti biaya murah dan menimbulkan dampak yang sangat hebat. Dampak yang sangat hebat dapat berupa jumlah korban yang banyak ataupun kepanikan yang luar biasa dari sasaran bioterorisme.  Salah satu keunggulan pemakaian mikroba adalah dampak yang terjadi sulit dikendalikan dan sangat susah untuk diprediksi (Tortora dkk., 2007).

Meskipun demikian, bioterorisme tidak hanya dilakukan oleh organisasi teroris saja. Ancaman bioterorisme juga bisa dilakukan oleh negara-negara besar dalam rangka memperkuat hegemoninya, terutama dalam rangka menguasai sumber daya alam, sehingga ada kemungkinan bioterorisme juga digunakan untuk mengurangi populasi umat manusia di dunia, dimana indikasi terhadap hal ini juga mulai menemui kebenarannya, dimana rakyat di beberapa negara di Afrika selalu dijadikan “kelinci percobaan” untuk dilakukannya tes terhadap penemuan-penemuan obat-obatan yang baru diproduksi oleh negara-negara Barat. Menurut Wang Xiang Jun (Pengarang buku: Rencana Besar Yahudi 2012 dan 2030 yang dicetak ulang dengan judul Blue Print Israel Raya 2012 dan 2030”, Pustaka Radja, Yogyakarta, Maret 2009, Surga Dibawah Telapak Kaki Yahudi dan Israel After Gaza’s War, Agustus 2009), bisa jadi bahwa pengurangan populasi atau penduduk dengan jalan wabah penyakit dan perang adalah strategi equilibrium population.


*B. Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan Bahan Kimia Dan Biologi Dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaannya*

Pengaturan dan analisis bahan-bahan kimia dan biologi berbahaya dalam hukum positif Indonesia ada di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Tetapi sayangnya belum terdapat suatu aturan yang memuat ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakannya dalam suatu tindak pidana. 

Dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu bahan-bahan kimia dan biologi berbahaya hanya boleh dapat dipergunakan seperti dalam keperluan penelitian, pendidikan dan kesehatan. Namun selebihnya tidak memuat ancaman pidana bagi orang atau korporasi yang menggunakan atau menyalahgunakan diluar keperluan yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Oleh sebabnya sangat dibutuhkan suatu peraturan pelaksana yang diharapkan dapat menopang undang-undang dalam hal pemberian izin menggunakan dan ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan bahan-bahan kimia dan biologi berbahaya.

Di samping itu, seperti kita ketahui bahwa pengelolaan dan pengolahan dari bahan baku menjadi bahan kimia tertentu baik di Indonesia maupun luar Indonesia dilakukan oleh korporasi, bukan perorangan. Jadi diperlukan juga pengetatan peraturan di sisi hilir dan sisi hulu. Dari penjualan atau rantai distribusi (baik produsen dalam negeri maupun luar negeri) hingga kepada pengguna atau 'end users', khususnya masyarakat umum.

Penggunaan bahan kimia dan biologi,  selain diatur di dalam UU No. 9 tahun 2008, juga diatur didalam UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seperti telah diuraikan pada pembahasan huruf A di atas, aksi teror yang meresahkan kita semua di Indonesia umumnya menggunakan bahan peledak atau bom yang dirakit dari (penyalahgunaan) bahan-bahan kimia tertentu atau yang mempunyai sifat eksplosif. Tetapi di dalam UU tersebut juga kurang ketat dalam pelaksanaan, terlebih dalam hal pengetatan penjualan atau rantai distribusi bahan-bahan kimia yang berpotensi disalahgunakan dalam tindak kejahatan atau kriminal. Masyarakat umum atau khususnya jaringan teroris, masih bisa memperoleh bahan-bahan kimia eksplosif tersebut dengan mudah. Begitu juga mengenai bioterorisme, yang masih abstrak baik dari segi definisi, pencegahan hingga penanganannya.

Dari pembahasan singkat diatas, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan bahan-bahan kimia dan biologi di Indonesia dengan skala kerusakan besar di kemudian hari, maka ada sejumlah saran yang perlu dilakukan, antara lain :
1. Melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha perdagangan bahan-bahan kimia dan biologi, memperketat ijin usahanya, dan penjualan atau rantai distribusi hingga sampai 'end users'.
2. Melakukan harmonisasi UU No. 9 tahun 2008 dengan UU yang membahas dan mengatur potensi penyalahgunaan bahan-bahan kimia dan biologi seperti UU tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme dengan menambah pasal-pasal penjelasan yang lebih terperinci mengenai peredaran bahan baku serta ancaman pidananya yang berat bagi penyalahgunaannya.
3. Memperketat pintu-pintu masuk dan keluar perbatasan wilayah NKRI terhadap pergerakan manusia, bahan-bahan kimia berbahaya yang mencurigakan dan disinyalir dapat digunakan dalam aksi teror, hewan dan tumbuhan (karantina) dengan menyediakan alat-alat berteknologi mutakhir untuk mendeteksi agen mikroorganisme khususnya.

*C. Strategi Islam Mencegah dan Menangkal Penyalahgunaan Bahan Kimia dan Biologi*

Islam ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan ras dan kebangsaan dengan segala masalah yang dihadapinya. Bukan hanya mengatur hubungan dengan Tuhan saja, tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam secarakeseluruhan. Islam menjadi dasar dari berbagai persoalan manusia dengan rujukan utama yang jadi sumber pokok, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia baik bersifat keduniaan atau kebutuhan fisik ataupun spiritual, individual maupun sosial, rasional maupun emosional mendapatkan perhatian.

Islam merupakan agama sempurna yang mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia, secara keseluruhan. Islam juga memiliki strategi dan mekanisme dalam mencegah dan menangkal penyalahgunaan bahan kimia dan biologi antara lain dengan:

(1). Larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat secara umum dengan melakukan penyalahgunaan bahan kimia dan biologi. 

Islam melarang menimbulkan bahaya dan membahayakan orang lain. 

عَنْ  أَبِـيْ  سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْـخُدْرِيِّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

_Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”_

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

َمَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْه

_Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.”_

Dalam Islam, sifat membahayakan _(idhrar)_ adalakanya bisa dipastikan, seperti mengonsumsi racun. Ada pula yang bersifat masih dugaan _(madhannat al idhrar)_. Meskipun kategori jenis yang kedua tetapi jika berdasarkan ilmu medis, zat tersebut tidak aman bagi tubuh maka bisa dinyatakan haram. Islam melarang hal itu, bahwasanya dalam agama ada kaidah _la dharar wala dhirar_, tidak ada unsur bahaya dan membahayakan.Terkait oknum yang tak bertanggung jawab maka ia mendapat dosa lantaran telah mencelakakan orang lain. 

(2). Pencegahan dan tindakan penertiban melalui peradilan _hisbah_ oleh _qadli al-muhtasib_ jika ada penyalahgunaan bahan berbahaya bagi masyarakat umum. 

Hisbah adalah peradilan yang dipimpin oleh _Qadli Muhtasib_ untuk menyelesaikan pelanggaran yang bisa membahayakan hak masyarakat (jamaah). _Qadli al-Muhtasib_ adalah Qadli yang memeriksa perkara-perkara yang menyangkut hak-hak masyarakat secara umum. _Al-Muhtasib_ memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. 

_Qadli Muhtasib_ ini bertugas untuk mengkaji semua masalah yang terkait dengan hak umum, tanpa adanya penuntut, kecuali kasus _hudud_  (seperti, perzinaan, menuduh berzina, mencuri, minum khamer, sodomi) dan _jinayat (seperti pembunuhan, melukai anggota badan orang).

Tugas dan fungsi _Qadli Muhtasib_ ini adalah menegakkan kemakrufan, dan mencegah kemungkaran. Dia bisa mencegah kemungkaran begitu tahu, di mana pun tanpa membutuhkan majelis. Dia bisa dibekali dengan polisi yang bertugas mengeksekusi keputusan dan perintahnya. Keputusannya bersifat mengikat, dan harus dilaksanakan seketika itu juga.

Pada zaman Umar bin al-Khatthab ada seorang _Qadli Muhtasib_ yang diangkat untuk mengawasi pasar. Tugas ini dipercayakan kepada seorang wanita, yang bernama as-Syifa. Bahkan, di zaman Khalifah al-Mu’tadzidz (279 H), Sanan bin Tsabit, yang merupakan _Qadli_ Muhtasib, juga ditugaskan untuk menguji dan menyeleksi seluruh dokter di Baghdad. Mereka berjumlah 860 dokter. _Qadli Muhtasib_ ini diberi wewenang, untuk melarang para dokter melakukan praktik, kecuali setelah mendapatkan izin praktik dari _Qadli Hisbah_ .

Bahkan, para _Qadli Muhtasib_ tidak gentar untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Dalam kitab, Siyar al-Muluk, diceritakan, ketika penguasa Bani Saljuk menenggak minuman keras bersama punggawa kerajaan, maka mereka pun didera oleh _Qadli Hisbah_ sebanyak 40 kali cambukan, hingga menanggalkan giginya. Menariknya, punggawa itu adalah salah seorang komandan militer. Ketika dicambuk, tak satupun anak buahnya membantunya, selain melihatnya.

(3). Hukuman yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya dengan hukum _qishash_ dan membayar _diyat_ jika dimaafkan. 

Penyalahgunaan bahan berbahaya pernah menimpa Rasulullah dan para sahabat. Sesaat setelah Rasulullah dan para Sahabat serta Pasukan Muslimin berhasil menaklukan Yahudi di Khaibar, upaya balas dendam langsung dilakukan para Yahudi setelah kalah perang. Salah satu upaya balas dendam itu adalah dengan meracun Rasulullah di tendanya.

Dalam cerita Sirah Nabawiyah dijelaskan, usai peperangan Khaibar yang dimenangkan kaum Muslimin, seorang wanita Yahudi membubuhkan racun pada masakan daging kambing. Masakan yang menjadi makanan kesukaan Rasulullah ini kemudian dihadiahkan oleh wanita Yahudi bernama Zainab binti al Harits kepada Nabi.

Setelah Rasulullah merasa tenang karena sudah menaklukan Khabar, tuba-tiba muncul Zainab binti al Harits, istri Sallam bin Misykam di hadapan Beliau sambil menyodorkan daging domba yang sudah dipanggang. Sebelumnya Zainab binti al-Harits pernah menanyakan, bagian mana dari daging domba yang paling disukai Nabi saw.? Ada yang mengabarkan kepadanya bahwa Beliau menyukai bagian paha. Maka dia menyusupkan racun lebih banyak ke bagian ini, lalu mengirinkannya. Setelah menerimanya, Beliau menggigit untuk satu kunyahan, namun kemudian memuntahkannya lagi dan tidak menelannya. Beliau bersabda, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa di dalam daging disusupi racun." 

Kemudian Beliau memerintahkan untuk memanggil Zainab binti Al-Harits. Setelah ditanya, dia mengakui perbuatannya. "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu?" tanya Beliau. Dia menjawab, "Aku pernah berkata sendiri, 'Kalau memang Muhammad seorang raja, maka aku ingin menghabisinya. Jika dia seorang nabi tentu akan ada pemberitahuan kepadanya'." 

Setelah itu Beliau meninggalkan wanita itu. Sementara saat itu ada Bisyr bin Al-Barra' bin Ma'rur yang juga mengambil daging tersebut, mengunyah dan menelannya, hingga dia meninggal karenanya. Ada beberapa riwayat yang berbeda, apakah wanita itu dilepas begitu saja ataukah dibunuh. Namun kemudian banyak yang sepakat bahwa memang wanita itu dilepas pada awalnya. Tapi setelah Bisyr meninggal gara-gara memakan daging itu, maka wanita tersebut dibunuh sebagai _qishash_. 

Jika korban atau keluarganya memafkan pelaku maka diharuskan membayar diyat. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu ‘anhum dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau menulis surat untuk penduduk Yaman, di dalamnya tertulis tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah dan diyat. Di dalam masalah diyat disebutkan:

وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ اْلإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ اْلإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ اْلإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ اْلإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اْلإِبِلِ.

“Adapun pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat penuh, pada lidah diyat penuh, pada dua mulut diyat penuh, pada dua biji pelir diyat penuh, pada dzakar diyat penuh, pada tulang punggung diyat penuh, pada dua buah mata diyat penuh, pada sebuah kaki setengah diyat, luka yang mengenai kulit otak sepertiga diyat, luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga diyat, cidera yang menyebabkan tulang tergeser 15 ekor unta, pada setiap jari tangan dan kaki 10 ekor unta, pada setiap gigi 5 ekor unta, dan pada luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor unta.” *(HR. an-Nasa'i)*

Penyalahgunaan bahan berbahaya pernah menimpa Rasulullah dan para sahabat. Sesaat setelah Rasulullah dan para Sahabat serta Pasukan Muslimin berhasil menaklukan Yahudi di Khaibar, upaya balas dendam langsung dilakukan para Yahudi setelah kalah perang. Salah satu upaya balas dendam itu adalah dengan meracun Rasulullah di tendanya.

Dalam cerita Sirah Nabawiyah dijelaskan, usai peperangan Khaibar yang dimenangkan kaum Muslimin, seorang wanita Yahudi membubuhkan racun pada masakan daging kambing. Masakan yang menjadi makanan kesukaan Rasulullah ini kemudian dihadiahkan oleh wanita Yahudi bernama Zainab binti al Harits kepada Nabi.

Zainab binti al Harits berusaha meracun Rasulullah karena ayah, suami dan saudara laki-lakinya tewas dalam perang melawan pasukan Muslimin. Dalam salah satu riwayat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah berkata: "Tatkala Khaibar telah ditaklukkan, dan Nabi telah tenang, ada daging kambing yang telah diberi racun dihadiahkan kepada Nabi."

Maka Rasulullah pun menggigit daging tersebut, namun kemudian ia memuntahkannya. Dalam riwayat, diungkapkan bahwa Rasulullah atas izin Allah mendapatkan informasi makanannya diracun. Informasi ini disampaikan dari dari tulang daging yang Nabi pegang. Rasulullah diberi tahu bahwa makanan yang daging Kambing ini mengandung racun.

Seketika Rasulullah langsung memuntahkan daging yang telah ia gigit tersebut, sambil berteriak,"Angkatlah tangan kalian (jangan makan daging itu)." Adapun sahabat Bisyri bin al-Bara, ia terlanjur telah menelannya.

Rasulullah memanggil wanita itu, lalu ditanya, "Benarkah kamu yang yang memberi racun pada masakan kambing ini." "Siapa yang memberi tahu engkau," tanya wanita itu. Rasulullah menjawab, "Aku diberi tahu oleh tulang yang berada di tanganku." Wanita Yahudi Khaibar ini pun lantas mengakui apa yang ia lakukan.

Zainab binti al Harits mengatakan jika engkau seorang Nabi, maka Allah pasti akan memberi tahu engkau. "Jika engkau berdusta, maka aku bisa melepaskan orang-orang lain dari dirimu," kata Zainab.

"Tapi kini telah tampak padaku bahwa engkau benar. Karena itu aku bersaksi, dan biarlah orang-orang hadir di hadapanmu menyaksikan aku memeluk agamu, Laa Ilaaha Illallah, wa Anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluh," ungkapnya.

Islam melarang menimbulkan bahaya dan membahayakan orang lain. 

عَنْ  أَبِـيْ  سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْـخُدْرِيِّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

_Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”_

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

َمَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْه

_Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.”_

*IV. Penutup*

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak kejahatan itu beragam, mulai faktor pribadi, ekonomi, dan sampai faktor politik. Dan penggunaan kejahatan dengan bahan kimia adalah karena bahan-bahan kimia pada dasarnya dapat diperoleh secara mudah dimana pun. 

Kemudian salah satu alasan penting pemakaian mikroba oleh teroris adalah alasan finansial. Bioterorisme relatif efisien dibandingkan metode lain. Efisien dalam arti biaya murah dan menimbulkan dampak yang sangat hebat. Dampak yang sangat hebat dapat berupa jumlah korban yang banyak ataupun kepanikan yang luar biasa dari sasaran bioterorisme.  Salah satu keunggulan pemakaian mikroba adalah dampak yang terjadi sulit dikendalikan dan sangat susah untuk diprediksi (Tortora dkk., 2007).

Ancaman bioterorisme juga bisa dilakukan oleh negara-negara besar dalam rangka memperkuat hegemoninya, terutama dalam rangka menguasai sumber daya alam, sehingga ada kemungkinan bioterorisme juga digunakan untuk mengurangi populasi umat manusia di dunia, dimana indikasi terhadap hal ini juga mulai menemui kebenarannya, dimana rakyat di beberapa negara di Afrika selalu dijadikan “kelinci percobaan” untuk dilakukannya tes terhadap penemuan-penemuan obat-obatan yang baru diproduksi oleh negara-negara Barat. 

2. Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan bahan-bahan kimia dan biologi di Indonesia dengan skala kerusakan besar di kemudian hari, maka ada sejumlah saran yang perlu dilakukan, antara lain :
(1). Melakukan pendataan terhadap para pelaku usaha perdagangan bahan-bahan kimia dan biologi, memperketat ijin usahanya, dan penjualan atau rantai distribusi hingga sampai 'end users'.
(2). Melakukan harmonisasi UU No. 9 tahun 2008 dengan UU yang membahas dan mengatur potensi penyalahgunaan bahan-bahan kimia dan biologi seperti UU tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme dengan menambah pasal-pasal penjelasan yang lebih terperinci mengenai peredaran bahan baku serta ancaman pidananya yang berat bagi penyalahgunaannya.
(3). Memperketat pintu-pintu masuk dan keluar perbatasan wilayah NKRI terhadap pergerakan manusia, bahan-bahan kimia berbahaya yang mencurigakan dan disinyalir dapat digunakan dalam aksi teror, hewan dan tumbuhan (karantina) dengan menyediakan alat-alat berteknologi mutakhir untuk mendeteksi agen mikroorganisme khususnya.

3. Islam merupakan agama sempurna yang mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia, secara keseluruhan. Islam juga memiliki strategi dan mekanisme dalam mencegah dan menangkal penyalahgunaan bahan kimia dan biologi antara lain dengan:

(1). Larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat secara umum dengan melakukan penyalahgunaan bahan kimia dan biologi.
(2). Pencegahan dan tindakan penertiban melalui peradilan _hisbah_ oleh _qadli al-muhtasib_ jika ada penyalahgunaan bahan berbahaya bagi masyarakat umum. 
(3). Hukuman yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan bahan berbahaya dengan hukum _qishash_ dan membayar _diyat_ jika dimaafkan. 


#LamRas
#LamRad
#LiveOppressedOrAriseUpAgainst

***===***

Referensi:

- Abdurrahman Al-Maliki & Ahmad Ad-Da'ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor (2004). 

- Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta (1997). 

- Taqiyuddin An-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam, Pustaka Fikrul Islam, Jakarta (2019). 

- Beberapa laman berita dan tulisan online

Read more...

Meneropong Visi Pendidikan Nasional di Era New Normal

Materi Kuliah Online
Universitas Online 4.0 Diponorogo
Dibawah Asuhan Prof. Katana Suteki
=========

Meneropong Visi Pendidikan Nasional di Era New Normal

Endah Sulistiowati

=========

I. PENDAHULUAN

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PAUD Dikdasmen Kemendikbud) Hamid Muhammad memastikan pembukaan sekolah kegiatan belajar mengajar di zona hijau pada masa New Normal akan dilakukan secara bertahap.

Beradaptasi dengan situasi New Normal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merancang panduan asesmen yang berisi syarat dan mekanisme pembukaan sekolah di zona hijau Covid-19. Asesmen akan dilakukan secara ketat dan berorientasi keamanan dunia pendidikan. Pemerintah daerah harus betul-betul memastikan bahwa tak ada kasus Covid-19 di wilayah tersebut sebelum membuka sekolah.

Namun fakta dilapangan berkata lain, ada beberapa sekolah yang telah berani membuka kelas. Bahkan melakukan Penilaian Akhir Tahun secara offline, per 4 Juni 2020 ini. Hal ini menandakan ketidak sinkronan antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak sekolah. 

Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Evy Mulyani memastikan tak ada pengunduran jadwal tahun ajaran baru 2020/2021. Kemendikbud memastikan tahun ajaran baru tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Tahun ajaran 2020/2021 sendiri jatuh pada 13 Juli 2020. Namun rincian kalender pendidikan pada tiap daerah dibuat masing-masing pemerintah daerah.

Evy menegaskan pada tahun ajaran baru ini bukan berarti sekolah langsung menerapkan pembelajaran tatap muka. Kemendikbud sejauh ini masih melakukan kajian dan analisa terkait pembukaan sekolah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Meskipun demikian, beberapa sekolah telah mensosialisasi program pembelajaran untuk tahun ajaran baru dengan cara masuk bergiliran sesuai jadwal masing-masing. Dengan jumlah maksimal 10 - 15 anak perkelas. Sehingga hal ini sukses membuat para orang tua ketar-ketir terhadap masa depan buah hati mereka.

II. PERMASALAHAN 

Dari fakta diatas setidaknya ada beberapa masalah yang perlu dibahas dalam tulisan ini, yaitu : 

(1) Adakah perbedaan utama tentang visi pendidikan nasional di era normal dengan new normal?
(2) Apakah visi pendidikan nasional di era new normal berpengaruh terhadap pencapaian visi pendidikan nasional?
(3)  Bagaimana strategi pemerintah yang mampu mewujudkan visi pendidikan nasional di era new normal? 

III. PEMBAHASAN 

A. Visi Pendidikan Nasional di Era New Normal

Menurut surat keputusan kamendikbud yang telah beredar, tahun ajaran baru akan dibuka tanggal 13 Juli 2020. Dan tidak diundur. Artinya ajaran baru per 13 Juli 2020 tetap dilaksanakan. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, keputusan pembukaan sekolah di zona hijau tetap menjadi kewenangan pemerintah setempat. 

"Walaupun ini sudah dinyatakan zona hijau, pemerintah kota kabupaten, ini bisa memilih membuka sekolah atau tidak. Ini keputusan ada di pemerintah daerah karena pemerintah daerah harus melakukan assesmen tentang kerentanan masyarakat di situ," papar Hamid Muhammad dalam video konferensi, Kamis (4/6/2020).

Masih menurut Hamid, keputusan pembukaan sekolah bukan wewenang kemendikbud. Pihaknya hanya menetapkan syarat dan prosedur sekolah yang diizinkan belajar tatap muka. Artinya, daerah harus memenuhi sejumlah syarat jika ingin memutuskan membuka kembali sekolah. Salah satunya ialah berada di zona hijau. Lagi-lagi daerah harus membuat keputusan sendiri dan bergerak sendiri. Meskipun kemendikbud telah menentukan 10 syarat untuk mengijinkan siswa-siswi kembali ke sekolah.

Berikut beberapa rancangan syarat pembukaan sekolah di zona hijau yang masih dikaji oleh Kemendikbud:

1. Ketersediaan fasilitas sanitasi kesehatan dan kebersihan.

2. Menjaga jarak peserta didik 1,5-2 meter di kelas.

3. Pembatasan isi ruangan kelas (15-18 siswa).

4. Pembatasan jam belajar siswa.

5. Penerapan wajib masker.

6. Kecukupan jumlah guru yang masuk batas usia dan tidak rentan.

7. Peniadaan aktivitas di kantin sekolah.

8. Peniadaan aktivitas pertemuan orangtuadan guru di lingkungan sekolah.

9. Peniadaan aktivitas siswa berkumpul dan bermain di sekolah.

10. Penidaan aktivitas ekstrakurikuler. 

Poin- poin yang dirilis kemendikbud diatas hanyalah protokoler saja, tidak menggambarkan bagaimana menyiapkan visi pendidikan di era pandemi ini. Pelaksanaan kembali diserahkan kepada daerah atau sekolah masing-masing. Kabarnya memang kemendikbud sendiri akan menyiapkan program sekolah sampai akhir tahun. Namun faktanya sampai detik ini, para guru dan orang tua terus menerka-nerka apa yang akan dilakukan untuk pendidikan anak-anak kedepan. 

Setali tiga uang dengan pemerintah pusat, kemendikbud pun menyisakan banyak tanya kepada masyarakat karena ketidak jelasan sikap dan program. Kebijakan untuk mengakhiri belajar dari rumah (BDR) di tahun ajaran baru meskipun diberlakukan dengan mengikuti protokol kesehatan dan social distancing masih mengkhawatirkan. Karena jumlah kasus setiap hari terus meningkat. Dengan demikian, akhirnya membuat stakeholder pendidikan bingung dan ragu menentukan langkah apa yang semestinya diambil dalam menyikapi kebijakan pemerintah untuk new normal life.  

Sehingga sikap ini menunjukkan bahwasanya pemerintah terlihat tidak punya arah yang jelas tentang target pembelajaran di sekolah karena tidak adanya integrasi dengan  kebijakan new normal life yang dijalankan. Sehingga stakeholder pendidikanpun kesulitan untuk menetapkan secara tegas apakah perlu tetap belajar dari rumah (BDR) atau bisa tatap muka. Semua menjadi dilema dalam pembelajaran  baik belajar dari rumah maupun bertatap muka.

Padahal secara nasional, visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sehingga dengan terlaksananya pembelajaran secara memadai akan membawa kesuksesan dalam mencapai target visi pendidikan. Namun sayangnya kini belum ada gambaran yang jelas tentang target pendidikan dalam menghadapi pandemi ini. 

B. Tercapainya Visi Pendidikan Nasional akan Mengantarkan pada Kesuksesan Pendidikan 

Wacana pembukaan sekolah memang akan dilaksanakan pada wilayah zona hijau. Tapi kita tidak bisa menjamin zona hijau ini bebas dari virus Covid-19 ini. Mengingat penyebaran Covid-19 ini random di wilayah Indonesia yang cukup luas. 

Hal ini diperparah dengan banyaknya kebijakan kontraproduktif pemerintah yang tak menjamin virus unik ini bisa terlokalisasi di satu wilayah. Saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan misalnya, ternyata tak didukung kebijakan jaring pengaman sosial yang kuat serta edukasi yang masif. Ketidak tegasan inilah yang membuat masyarakat pun cenderung mengabaikan virus ini.

New normal yang ditangkap masyarakat diartikan sebagai “kembali normal”. Sehingga pelonggaran PSBB yang menandai pemberlakuan new normal, sebenarnhnya ditujukan untuk menggenjot kegiatan ekonomi, otomatis membuat kehidupan seolah kembali seperti sebelum wabah. Termasuk pelaksanaan pendidikan. 

Inilah yang membuat sebagian masyarakat ketar-ketir dengan ancaman wabah gelombang ke dua. Terlebih fakta ini sudah terbukti di negara-negara yang lebih dulu menerapkan new normal, sebagaimana negara Cina, Korea Selatan, Finlandia, Australia, Perancis, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Sehingga saat ini mereka kembali melakukan pembatasan-pembatasan.

Bila new normal ini tetap dipaksakan di dunia pendidikan, bisa jadi akan merugikan banyak pihak yang akhirnya berpengaruh pada keberhasilan visi pendidikan itu sendiri. Sehingga harus dilakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah konkrit dalam menghadapi regulasi pendidikan di era pandemi ini. Dengan penataan ulang harapannya meskipun harus menghadapi pandemi pendidikan bisa tetap berlangsung dan visi pendidikan tetap tercapai tanpa mengorbankan pihak manapun. 

C. Strategi Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Nasional di Era New Normal 

Paparan diatas semakin membuat para orang tua resah, jika sekolah benar-benar dibuka ketika pandemi ini belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Karena anak-anak ini sejatinya adalah generasi penerus bangsa. Sehingga new normal life bagi mereka bukanlah membiasakan mereka hidup dengan resiko tinggi. Tapi memberikan keamanan dan kenyamanan dalam tumbuh kembang mereka. 

Alaa kulli haalin, kondisi wabah memang betul-betul membongkar kebobrokan sistem hidup yang sedang diterapkan, tak terkecuali sistem pendidikan. Jangankan saat terjadi wabah, saat normal saja, sistem pendidikan yang diterapkan memang tampak rapuh dan tak jelas arah.

Bahkan dalam penerapan sistem secara keseluruhan, pendidikan telah kehilangan sisi strategis sebagai salah satu pilar pembangun peradaban. Dalam sistem sekuler kapitalistik ini, pendidikan hanya ditempatkan sekadar sebagai pengukuh penjajahan kapitalisme global. Yakni sekadar sebagai pencetak mesin pemutar roda industri belaka. Alias hanya untuk memenuhi pasar industri milik para kapitalis.

Itulah kenapa, kurikulum yang dibuat melulu berorientasi pada sistem vokasi. Di perguruan tinggi hal ini tampak dari konsep-konsep seperti triple helix atau yang sebelumnya dikenal dengan konsep link and match. Di mana output pendidikan harus match dengan kebutuhan pasar perindustrian. Dan negara bahkan berperan besar dalam mendorong terjadinya kapitalisasi dan sekularisasi di bidang pendidikan ini.

Apa yang disebut dengan “mencetak sosok berkepribadian Islam” atau “mencetak generasi arsitek peradaban cemerlang”, sudah lama hilang dari ingatan. Bahkan visi seperti itu dianggap sebagai khayalan belaka.

Hingga wajar, jika sistem pendidikan zaman sekarang cenderung hanya mampu mencetak output dengan skill yang itu pun sangat minimal, namun minus adab sebagai hiasan. Tak lebih dari robot yang siap dipekerjakan. Sementara urusan moral tak penting untuk diperhatikan.

Berbeda jauh dengan pendidikan dalam sistem Islam. Pendidikan dalam sistem Islam diposisikan dalam level yang sangat tinggi sebagaimana Islam menempatkan kedudukan ilmu dan orang yang berilmu pada level yang juga sangat tinggi.

Paradigma inilah yang mendorong negara yang menerapkan sistem Islam atau disebut khilafah, menempatkan sistem pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban cemerlang yang harus mendapat perhatian serius oleh negara, baik dalam menjaga kemurnian visi, kurikulum, metode pembelajaran, hingga dukungan sarana dan prasarananya.

Islam mengajarkan beberapa hal yang harus dipenuhi negara bagi masyarakat dan anak-anak generasi penerus ini. 

1. Menjaga Aqidah adalah hal utama yang harus dilakukan oleh negara untuk  generasi sebagai pondasi untuk pendidikan. 

2. Mewujudkan syakhsiyah Islam (kepribadian Islam), sehingga output yang dihasilkan benar-benar mumpuni. 

3. Menjamin keamanan. Termasuk memberikan rasa aman terhadap orang tua saat melepaskan anak-anak ke sekolah adalah kewajiban negara. 

4.  Menjaga jiwa rakyat sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah. Jiwa anak wajib dijaga agar terhindar dari kebinasaan, sekaligus diselamatkan dari segala sesuatu yang dapat membinasakannya. Termasuk dalam hal ini perlindungan dan jaminan terhadap pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat. 

Semuanya tadi akan menjadi paripurna bila negara hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan yang layak. Bagaimanapun juga, masyarakat tidak bisa hidup tenang tanpa kehadiran negara. 

Sayang, pada hari ini umat hidup dalam negara kapitalis yang memberlakukan prinsip survival of the fittest. Warga dibiarkan bertarung sendiri menyambung hidup dan bertahan di tengah gempuran wabah ganas Covid-19. Negara seolah-olah tidak memiliki peran apapun kecuali dengan ke bijakan-kebijakan receh yang semakin membuat semrawut tata sosial yang ada.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian diatas setidaknya bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah belum memiliki program yang jelas menyangkut pendidikan ke depan di tengah pandemi. Langkahnya terkesan ragu dan tidak tegas. 

2. Jika pendidikan dipaksa untuk mengikuti new normal, bukan tidak mungkin serangan Covid-19 tahap ke dua akan terjadi. 

3. Pemerintah harus memiliki langkah yang tegas dan jelas, sehingga masalah pandemi di dunia pendidikan khususnya dan negara umumnya bisa terselesaikan. 

#LamRad
#LiveOppresedOrRiseUpAgaints

Daftar Bacaan

1. https://www.muslimahnews.com/2020/06/10/editorial-era-new-normal-arah-pendidikan-kok-makin-kacau/

2. https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/05/114153171/10-poin-rancangan-syarat-pembukaan-sekolah-di-zona-hijau-oleh-kemendikbud?page=all

Read more...

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP